BERIKUT INI LARANGAN BAGI ANGGOTA BPD

PASAL 64 huruf (h)  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijabarkan larangan  bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :

a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;

b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

c. menyalahgunakan wewenang;

d. melanggar sumpah/janji jabatan;

e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;

f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan 

Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan      Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

g. sebagai pelaksana proyek Desa;

h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau

i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Sedangkan dalam  UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada ayat (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang  mengikutsertakan : huruf (j) anggota Badan Permusyawaratan Desa.